Alamat: Jl. Air Anyir RT 01 Dusun I Desa Baturusa”
Kondisi ini pun memantik tanda tanya besar: apakah plang tersebut memang sengaja dipasang di lokasi yang salah? Atau justru terjadi kekeliruan administratif yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan?
Perwakilan PT Mitra Pondasi, Awan, saat dimintai tanggapan, memilih berhati-hati. Menurutnya, pihak perusahaan belum bisa mengambil sikap sebelum pemilik lahan, Indra, memberikan keputusan resmi.
“Kalau ternyata ada surat tanah yang muncul di atas lahan milik PT Mitra, itu jelas masuk ranah hukum. Tapi kami serahkan sepenuhnya ke Pak Indra. Kami harap ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Jangan terburu-buru,” ujarnya.
Sementara itu, Dari pihak Pemerintah Desa Baturusa, Sekretaris Desa Bayu menyebut bahwa semua informasi terkait aset telah disampaikan kepada pihak perusahaan, dan saat ini tinggal menunggu balasan resmi.
Ketua BPD Baturusa, Sastrawan, menegaskan bahwa selama menjabat, dirinya tak pernah menerima arsip atau salinan surat terkait tanah tersebut. Bahkan, saat pengukuran dilakukan, hasilnya tak pernah dilaporkan secara formal.
“Surat pertama katanya terbit saat masa jabatan Kades Maryanto. Tapi sebagai Ketua BPD waktu itu, saya tidak pernah menerima salinannya. Surat kedua juga tak jelas rimbanya. Memang ada anggota BPD yang ikut saat pengukuran, tapi hasilnya tidak pernah disampaikan secara resmi ke kami,” beber Sastrawan.
Polemik ini mengungkap lemahnya sistem dokumentasi dan pengelolaan aset di tingkat desa. Minimnya transparansi serta koordinasi antarpihak hanya akan membuka celah konflik yang lebih kompleks di masa depan.
“Harapan kami, ke depan semua aset desa harus benar-benar tertata rapi, lengkap dengan data, dokumen, dan batas yang jelas. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terulang,” Pungkasnya. (TJB )
