viralis.id, BANGKA BELITUNG – Sejumlah rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah kini tampak terbengkalai dan tidak terurus. Bangunan yang dahulu dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dari kas daerah itu kini berubah menjadi pemandangan memprihatinkan: dinding berlumut, cat mengelupas, kaca pecah, dan halaman dipenuhi semak belukar.
Kondisi tersebut memunculkan kritik tajam dari kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Salah satunya datang dari Handika Yuda Saputra, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Umum DPD IMM Bangka Belitung, yang menilai rumah dinas DPRD yang mangkrak merupakan simbol kegagalan tata kelola pemerintahan dan bentuk pemborosan uang rakyat.
“Rumah dinas itu dibangun bukan dari uang pribadi anggota dewan, melainkan dari pajak rakyat. Ketika bangunan dibiarkan kumuh dan tak bertuan, itu sama saja menghina rakyat yang telah patuh membayar pajak,” tegas Handika, Minggu (6/10/2025).
Menurutnya, pembangunan rumah dinas DPRD dilakukan dengan alokasi dana besar yang disetujui oleh para anggota dewan sendiri. Namun, setelah selesai dibangun, justru tidak ditempati dengan berbagai alasan seperti lokasi yang kurang strategis atau fasilitas yang tidak sesuai.
“Pertanyaannya sederhana, kalau sejak awal tahu lokasinya bermasalah, kenapa tetap dipaksakan dibangun? Ini menunjukkan proyek tersebut lebih dilihat sebagai ladang basah ketimbang kebutuhan nyata,” tambahnya.
Kondisi rumah dinas yang terbengkalai, lanjut Handika, menggambarkan lemahnya fungsi pengawasan legislatif maupun eksekutif. Ia menilai para wakil rakyat gagal memberi teladan dalam pengelolaan aset publik.
“Mereka sering bicara soal efisiensi dan akuntabilitas, tapi rumah dinas yang menjadi simbol keberadaan mereka sendiri justru dibiarkan membusuk. Ini wajah munafik politik daerah,” ujarnya.
Selain menimbulkan kerugian negara, keberadaan rumah dinas yang kosong juga berpotensi menimbulkan masalah sosial. Bangunan tak berpenghuni kerap menjadi tempat aktivitas yang tidak sehat hingga sarang kriminalitas. “Ironis, bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas nyaman bagi wakil rakyat justru menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
