viralis.id, BANGKA BELITUNG — Seratus hari pertama masa jabatan kerap dijadikan tolok ukur awal bagi arah kepemimpinan seorang kepala daerah. Bagi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, periode ini semestinya menjadi panggung pembuktian atas janji-janji kampanyenya, terutama soal reformasi sektor pendidikan. Namun publik belum melihat wujud konkret dari komitmen tersebut.
Janji-janji manis mengenai peningkatan kesejahteraan guru dan perbaikan fasilitas pendidikan masih sebatas retorika. Sementara itu, lapangan memperlihatkan kenyataan yang jauh dari harapan: guru honorer tetap bergulat dengan upah minim dan status tidak jelas, sedangkan banyak sekolah di daerah terpencil masih beroperasi dalam kondisi yang memprihatinkan.
“Seorang pemimpin yang gagal memprioritaskan pendidikan, sejatinya sedang memelihara kebodohan struktural dalam masyarakat,” tegas Handika Yuda Saputra, Sekretaris Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bangka Belitung. Rabu 30 Juli 2025.
Ketimpangan akses pendidikan antarwilayah semakin menganga. Sekolah-sekolah di Bangka Barat hingga Belitung Timur masih kekurangan ruang kelas layak, laboratorium terbengkalai, dan perpustakaan sekadar papan nama. Digitalisasi pendidikan pun belum menyentuh banyak sekolah di daerah, membuat kesenjangan teknologi dan mutu pengajaran makin akut.
Tak hanya itu, isu transparansi turut mencuat. Publik tidak mengetahui secara pasti berapa alokasi anggaran pendidikan yang benar-benar digelontorkan. Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setidaknya 20 persen dari APBD harus dialokasikan untuk sektor ini. Sayangnya, ketiadaan informasi dan roadmap kebijakan membuat publik hanya bisa menebak-nebak.
“Rakyat tidak menunggu pidato, rakyat menunggu aksi. Jika dalam 100 hari tak ada satu pun program kesejahteraan guru yang berjalan, maka kami ragukan keseriusan pemerintahan ini dalam menjalankan amanah publik,” tambah Handika.
Sorotan juga mengarah pada prioritas belanja pemerintah provinsi yang dinilai tidak mencerminkan krisis pendidikan yang terjadi. Di saat banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar, anggaran justru tergerus oleh kegiatan perjalanan dinas dan seremoni yang tidak menyentuh kebutuhan esensial rakyat.
“Jika Gubernur belum mampu memulai dari guru dan fasilitas sekolah, maka narasi perubahan hanya akan jadi ilusi di ruang birokrasi,” kata Handika lantang.
