Melihat kondisi tersebut, Handika menyerukan agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap proyek rumah dinas DPRD, termasuk membuka nama-nama pihak yang terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
“Jika ditemukan indikasi korupsi, mark up anggaran, atau penyalahgunaan wewenang, maka harus ada penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jangan lagi proyek gagal ditutup dengan alasan klasik ‘salah perencanaan’,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar bangunan rumah dinas yang tidak ditempati segera dialihfungsikan untuk kepentingan publik, seperti dijadikan rumah singgah bagi pasien miskin, pusat pelatihan kerja, atau rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Daripada jadi bangunan mati, lebih baik rumah itu hidup kembali untuk rakyat. Pajak rakyat harus kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Handika juga mengusulkan agar pemerintah daerah membuat regulasi khusus mengenai pemanfaatan aset publik yang terbengkalai. Menurutnya, banyak aset daerah bernilai miliaran rupiah yang rusak tanpa kejelasan karena tidak adanya aturan cepat dan efektif.
Ia menambahkan, solusi jangka panjang yang perlu dilakukan antara lain membentuk lembaga pengelola aset independen, membuka data aset daerah secara transparan, serta menerapkan prinsip zero tolerance terhadap proyek mangkrak.
“Jika proyek gagal tanpa alasan yang sah tidak diberi sanksi, itu akan terus terulang. Harus ada efek jera agar pejabat dan kontraktor berpikir seribu kali sebelum bermain-main dengan uang rakyat,” tutup Handika.
