Bahaya lainnya adalah munculnya “eksklusivitas semu”. Sekolah-sekolah elite yang mematok biaya tinggi sering kali membangun stigma bahwa hanya mereka yang menghasilkan siswa berkualitas. Narasi ini menyingkirkan ribuan sekolah kecil di daerah 3T yang tidak memiliki fasilitas memadai tapi berjuang keras dengan segala keterbatasan. Sistem ini melahirkan kasta-kasta pendidikan, yang ironisnya justru dilegitimasi oleh pemerintah melalui peringkat, bantuan, dan kebijakan diferensial.
Komersialisasi pendidikan juga menciptakan tekanan sosial yang luar biasa, terutama bagi keluarga kelas menengah ke bawah. Demi memberi pendidikan terbaik untuk anak, orang tua rela bekerja lebih keras, meminjam uang, bahkan menjual aset. Anak pun merasa beban itu sebagai utang moral, yang harus dibayar dengan prestasi. Tekanan ini sering kali membuat pendidikan kehilangan makna menyenangkan, dan berubah menjadi sumber kecemasan yang kronis.
Yang lebih mengkhawatirkan, logika pasar ini telah menembus ranah kurikulum dan kebijakan. Sekolah-sekolah mulai mendesain kurikulum bukan berdasarkan kebutuhan peserta didik, tetapi berdasarkan “permintaan pasar kerja”. Murid didorong memilih jurusan atau keterampilan tertentu yang dianggap “menjanjikan”, walau bertentangan dengan minat dan bakatnya sendiri. Pendidikan kejuruan didorong untuk mencetak “tenaga siap pakai”, seolah manusia hanyalah alat produksi. Dalam paradigma ini, pendidikan bukan lagi jalan pembebasan, tetapi jalur penyesuaian terhadap sistem kapitalistik yang eksploitatif.
Kita harus mulai mewaspadai bahwa arah pendidikan Indonesia saat ini semakin menjauh dari amanat konstitusi dan Pancasila. Alih-alih menjadi alat pemersatu bangsa dan penyeimbang ketimpangan, pendidikan malah menjadi mesin reproduksi ketidakadilan sosial. Anak-anak dari keluarga kaya mendapatkan semua fasilitas untuk sukses, sementara anak-anak miskin tertinggal sejak awal. Maka, pendidikan tak lagi menjadi eskalator sosial, melainkan pagar tinggi yang sulit dilewati.
Solusi dari persoalan ini tentu bukan menolak modernisasi atau perkembangan teknologi, melainkan mengembalikan esensi pendidikan sebagai hak publik. Negara harus memperkuat peranannya sebagai penjamin kualitas dan pemerataan pendidikan. Anggaran pendidikan yang besar tidak cukup jika tidak tepat sasaran. Pemerintah harus memastikan tidak ada sekolah yang kekurangan guru, perpustakaan, atau toilet layak, terutama di daerah tertinggal. Pemerataan harus lebih diutamakan daripada eksklusivitas.
Selain itu, transparansi dan pengawasan terhadap pungutan sekolah harus diperketat. Sekolah memang membutuhkan dana, namun tidak boleh membebani orang tua tanpa kejelasan. Semua bentuk sumbangan harus bersifat sukarela dan proporsional, serta digunakan untuk kepentingan pendidikan yang adil.
Pendidikan karakter juga harus ditekankan kembali, baik untuk siswa, guru, maupun pengelola pendidikan. Etika profesi guru, integritas kepala sekolah, dan semangat pelayanan dalam dunia pendidikan harus diperkuat. Tanpa itu, sekolah akan terus terjebak dalam logika untung rugi, bukan tanggung jawab moral.
Lebih jauh, masyarakat sipil harus aktif mengkritisi praktik komersialisasi ini. Orang tua tidak boleh diam ketika sekolah memaksa membeli buku, seragam, atau program tambahan yang tidak relevan. Media juga harus menjalankan peran edukatif dengan memberitakan ketimpangan dan menyoroti praktik jual beli ijazah, titipan jalur masuk, atau segala bentuk manipulasi akademik.
Komersialisasi pendidikan bukan sekadar ancaman ekonomis, tapi ancaman ideologis. Ia mengikis semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan idealisme pendidikan yang memanusiakan. Kita harus melawan logika pasar yang memperlakukan anak sebagai konsumen dan sekolah sebagai etalase. Pendidikan harus dikembalikan ke jalan keadilan, keberpihakan, dan kemanusiaan.
Jika tidak, maka generasi mendatang akan tumbuh dalam sistem yang percaya bahwa segala hal bisa dibeli, bahwa nilai lebih penting dari integritas, dan bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang mampu membayar. Inilah kegagalan pendidikan yang sesungguhnya.
