Bangka

Konflik Lahan Memanas: Warga Tolak IUP HKm di Lahan Yang di Kelola Sejak 1980- an

272
×

Konflik Lahan Memanas: Warga Tolak IUP HKm di Lahan Yang di Kelola Sejak 1980- an

Sebarkan artikel ini

4. Kedua belah pihak berjanji tidak akan saling tuntut-menuntut di kemudian hari.

Dalam dokumen kesepakatan juga ditegaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran atas poin-poin yang telah disepakati, maka pihak yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun dalam perkembangannya, warga menilai kesepakatan tersebut telah dilanggar dan mereka terus mengalami tekanan dari keberadaan kelompok HKm.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, staf KPHP Sigambir bernama Aten menyampaikan bahwa warga yang keberatan dipersilakan langsung menyampaikan komplain ke Kementerian Kehutanan pusat untuk mengajukan permintaan pencabutan izin IUP HKm yang telah diterbitkan.

Baca Berita Lainnya  RSUD Soekarno Bangka Belitung Turun Kelas, Tarif BPJS Turun Mulai 1 Juli 2025

Upaya konfirmasi kepada Kepala KPHP Sigambir Kotawaringin (Plt), Kusbiyono, juga belum membuahkan hasil. Panggilan telepon tidak diangkat, dan pesan WhatsApp yang dikirim tidak mendapat balasan hingga berita ini diturunkan.

Warga yang merasa sebagai pengelola sah lahan tersebut menyatakan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku, serta berdasarkan adat istiadat ulayat masyarakat Bangka yang telah dihormati dan dijalankan secara turun-temurun.

Mereka juga mengungkapkan dugaan kuat adanya keterlibatan pihak luar, yaitu seorang cukong/pengusaha bernama Dayat (Dyt), yang berasal dari Sungailiat namun banyak beraktivitas di luar Pulau Bangka.

Indikasi informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa cukong/pengusaha berinisial Dyt tersebut diduga mendorong terbentuknya kelompok HKm dengan “maksud jahat” untuk menguasai lahan yang telah lama dikelola warga.

Baca Berita Lainnya  Rumah Dinas DPRD Jadi Bangunan Kumuh, Disorot sebagai Simbol Pemborosan Uang Rakyat

Ia diduga membiayai seluruh aktivitas kelompok tersebut dan menjalin hubungan dengan oknum KPHP Sigambir Kotawaringin guna memuluskan kepentingannya, termasuk melalui diduga pemberian imbalan tertentu. Demikian disampaikan oleh salah satu sumber yang enggan disebut jatidirinya.

Warga kini menuntut keadilan dan transparansi dari pihak berwenang, dan berharap agar konflik ini tidak merugikan rakyat kecil yang sudah sejak lama menggantungkan hidupnya dari hasil kebun di lahan tersebut. (T,JB )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *