IMM Bangka Belitung dan sejumlah organisasi sipil bahkan menyebut tak ada satu pun indikator utama sektor pendidikan yang tercapai selama 100 hari pertama. Hal ini menandakan lemahnya koordinasi internal pemerintahan dan absennya peta jalan jangka pendek yang terukur.
Yang lebih disayangkan, kata Handika, adalah sikap bungkam pemerintah. “Kami mendesak gubernur membuka data, transparan pada publik. Jika memang belum terlaksana, katakan belum. Tapi jangan bungkam. Rakyat berhak tahu apa yang sedang dilakukan oleh gubernurnya.”
Transparansi, menurutnya, adalah pilar akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Tanpa komunikasi yang terbuka dan jujur, sulit bagi masyarakat untuk memberikan dukungan maupun melakukan pengawasan.
Handika juga menekankan pentingnya perhatian terhadap guru, yang menjadi ujung tombak pendidikan.
“Kesejahteraan guru bukan perkara insentif semata, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap agen perubahan. Mengabaikan mereka sama dengan mengabaikan masa depan provinsi ini,” ujarnya.
Seratus hari memang tidak cukup untuk menyelesaikan semua persoalan, tapi cukup untuk menunjukkan arah dan kemauan politik. Ketiadaan langkah konkret dari Gubernur Hidayat Arsani menjadi peringatan dini yang tak bisa diabaikan.
“Gubernur memiliki wewenang dan kekuasaan penuh. Jika dalam 100 hari kerja ia belum juga menyentuh persoalan utama pendidikan, maka kami khawatir lima tahun ke depan hanya akan diisi oleh wacana tanpa keberanian eksekusi,” pungkas Handika.
Kini, publik menunggu bukan sekadar narasi, tetapi tindakan nyata. Keheningan terhadap janji pendidikan bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap hak dasar masyarakat. Bila pendidikan terus-menerus terpinggirkan, masa depan Bangka Belitung bisa saja tengah diseret dalam arah kebijakan yang keliru.
