Yusuf (Direktur CV Candra Jaya),
Usman Hamid (Direktur Usman Jaya)
Menurut Sabrul, Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan kasus timah sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil Penyidik menemukan adanya dugaan pemufakatan jahat antara sejumlah smelter swasta dengan petinggi perusahaan.
Modus yang digunakan antara lain dengan memberikan legalitas kepada mitra usaha melalui surat perintah (SP) dan kontrak kerja (SPK) meskipun tidak memenuhi syarat serta tanpa persetujuan Menteri ESDM.
Lanjut Sabrul, Mitra tersebut kemudian melakukan aktivitas penambangan secara langsung, bukan sekadar menjalankan jasa tambang sebagaimana ketentuan program kemitraan.
Bijih timah hasil tambang ilegal tersebut kemudian dikumpulkan dan dijual kembali ke PT Timah, lalu disalurkan ke sejumlah smelter swasta. Dalam prosesnya, ditemukan adanya pembayaran fee sebesar USD500–750 per ton, yang dikemas seolah-olah sebagai bagian dari program CSR.
Padahal, program kemitraan pertambangan seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, bukan mengambil alih produksi pemegang IUP.
“Ia mengatakan, Kerugian Negara mencapai Rp4,1 Triliun Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp4.163.218.993.766,98. Nilai tersebut baru dihitung pada wilayah Kabupaten Bangka Selatan, sehingga tidak menutup kemungkinan angka kerugian akan bertambah.” Ucapnya
Dalam proses penyidikan, Kejaksaan telah mengantongi 29 keterangan saksi, 28 bundel dokumen, 14 barang bukti elektronik, serta keterangan dari ahli pertambangan dan auditor negara.
Kejaksaan menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru dalam kasus yang disebut sebagai salah satu skandal tata kelola pertambangan terbesar di Bangka Belitung.
