Penulis : Handika Yuda Saputra, S.Pd, M.Pd
Sekretaris Umum DPD IMM Bangka Belitung
Kondisi literasi di Indonesia telah menjadi perhatian global sejak beberapa dekade terakhir. Dalam berbagai laporan internasional, posisi Indonesia dalam indeks literasi dunia cenderung stagnan pada peringkat yang memprihatinkan. Menurut data Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh OECD, kemampuan membaca siswa Indonesia menempati peringkat bawah dibandingkan negara-negara lain. Krisis literasi ini bukan sekadar masalah teknis terkait kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung), melainkan mencerminkan persoalan yang lebih dalam yaitu melemahnya daya pikir bangsa yang bersumber dari ketidakmampuan masyarakat dalam memproses, menganalisis, dan merefleksikan informasi secara kritis. Ironisnya, krisis ini kerap tidak disadari secara kolektif, baik oleh institusi pendidikan, keluarga, media, maupun negara.
Masyarakat Indonesia hidup dalam era informasi yang berlimpah, di mana akses terhadap pengetahuan menjadi sangat mudah melalui internet dan perangkat digital. Namun, kemudahan akses tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas literasi. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat cenderung hanya menjadi konsumen pasif, tanpa kemampuan memverifikasi kebenaran suatu informasi, apalagi mengembangkan pemikiran yang reflektif dan argumentatif. Literasi dalam dimensi kritisnya menuntut individu tidak hanya sekadar membaca teks, tetapi juga memahami konteks, menafsirkan makna, dan menilai validitas informasi secara mendalam. Ketika kemampuan ini melemah, maka yang terjadi adalah terbentuknya masyarakat yang mudah percaya pada hoaks, terjebak dalam disinformasi, dan tidak mampu membangun opini yang berdasar pada data dan logika.
Fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial. Banyak masyarakat yang menyebarluaskan informasi tanpa melalui proses penyaringan kritis. Akibatnya, ruang publik dipenuhi dengan narasi-narasi yang provokatif, populis, dan sering kali menyesatkan. Hal ini bukan semata-mata karena ketidaktahuan, melainkan karena lemahnya budaya berpikir kritis yang seharusnya diasah sejak dini. Pendidikan sebagai pilar utama pembentukan karakter bangsa tampaknya belum berhasil menanamkan fondasi literasi yang kuat. Kurikulum pendidikan masih terlalu berorientasi pada hafalan dan pencapaian angka, bukan pada pembentukan nalar kritis dan kecintaan terhadap proses berpikir. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Mentri Pedidikan Dasar dan Menengah pada media tempo, beliau menjelaskan bahwa 75 % Anak Indonesia Bisa Baca, tapi Tak Paham yang Dibaca. Ketika anak-anak sejak kecil sudah dibiasakan untuk menerima informasi tanpa mempertanyakan, maka mereka tumbuh menjadi individu yang miskin refleksi dan rentan terhadap manipulasi wacana.
Keluarga sebagai institusi pertama dan utama dalam pendidikan juga mengalami disorientasi dalam menjalankan perannya. Banyak orang tua yang lebih mengedepankan aspek material dan prestise dalam mendidik anak, ketimbang membangun budaya dialog dan diskusi yang sehat di rumah. Buku sebagai sumber pengetahuan perlahan tergantikan oleh gawai yang lebih menarik secara visual, tetapi miskin makna. Anak-anak tumbuh dalam ekosistem yang tidak memberi ruang untuk membangun imajinasi, memperkaya kosakata, atau mengembangkan cara berpikir sistematis. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan generasi yang mengalami defisit dalam kapasitas berpikir analitis, yang merupakan syarat utama dalam menciptakan kemajuan bangsa.
Selain pendidikan formal dan keluarga, media massa dan industri hiburan juga turut berkontribusi dalam memperparah krisis literasi ini. Tayangan yang dihadirkan lebih banyak bersifat hiburan instan yang menekankan sensasi ketimbang substansi. Representasi realitas yang dibentuk oleh media sering kali bersifat dangkal dan mengabaikan kompleksitas persoalan yang sesungguhnya. Masyarakat pun cenderung lebih tertarik pada konten yang menghibur ketimbang yang mencerdaskan. Dalam kondisi ini, ruang untuk wacana publik yang rasional, ilmiah, dan berbobot menjadi sangat terbatas. Opini publik dibentuk bukan berdasarkan argumen, tetapi berdasarkan persepsi yang dibentuk oleh media dan algoritma platform digital.
