Negara, dalam kapasitasnya sebagai pengarah kebijakan dan pembentuk arah peradaban, juga tampak belum menempatkan literasi sebagai prioritas utama. Berbagai program literasi yang dijalankan cenderung bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar persoalan. Anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan akses terhadap bahan bacaan yang bermutu masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Padahal, literasi bukan sekadar agenda pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional. Negara-negara yang berhasil membangun kekuatan ekonomi dan sosialnya adalah negara yang menempatkan literasi sebagai instrumen utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Dalam perspektif sejarah, bangsa Indonesia sejatinya memiliki tradisi literasi yang kuat. Dari naskah-naskah kuno, surat-surat pribadi tokoh pergerakan, hingga karya sastra modern, Indonesia pernah menjadi ladang subur bagi lahirnya pemikiran-pemikiran besar. Namun, dalam perjalanan waktu, semangat literasi tersebut perlahan luntur oleh berbagai faktor, seperti politik kekuasaan, kapitalisasi pendidikan, dan transformasi budaya akibat globalisasi. Kini, kita berada di titik di mana membaca dianggap sebagai aktivitas elitis, dan berpikir kritis justru dicurigai sebagai bentuk perlawanan. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi dan integritas kebangsaan.
Krisis literasi juga memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Dalam masyarakat yang literat, keputusan politik didasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan publik jangka panjang. Sebaliknya, dalam masyarakat yang miskin literasi, pemilihan pemimpin sering kali didasarkan pada popularitas sesaat, sentimen emosional, dan politik identitas. Politik menjadi ajang kontestasi opini dangkal, bukan kompetisi ide dan program. Hal ini membuka ruang yang luas bagi munculnya oligarki, demagog, dan politisi populis yang mengandalkan retorika kosong tanpa substansi. Demokrasi tanpa literasi akan melahirkan bangsa yang rapuh, mudah diadu domba, dan kehilangan arah dalam membangun masa depan.
Selain itu, krisis literasi juga memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang tidak literat cenderung terpinggirkan dalam proses produksi pengetahuan dan distribusi informasi. Mereka hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang aktif dan kritis. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antarindividu, tetapi juga antarwilayah. Daerah-daerah yang miskin akses terhadap bahan bacaan dan fasilitas pendidikan akan semakin tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Ini akan menciptakan jurang sosial yang semakin dalam, dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang berakar pada ketidaksetaraan struktural.
Oleh karena itu, upaya mengatasi krisis literasi harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Literasi harus ditempatkan sebagai agenda nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu mereformasi sistem pendidikan agar lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Sekolah harus menjadi ruang yang merangsang minat baca dan membangun budaya diskusi yang sehat. Guru perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Di tingkat keluarga, orang tua harus diberdayakan untuk menjadi fasilitator literasi bagi anak-anaknya. Perpustakaan rumah, walau sederhana, dapat menjadi awal dari transformasi budaya membaca dalam masyarakat.
Media massa juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang edukatif dan mendorong terciptanya ruang publik yang sehat. Konten-konten yang mendorong dialog, menampilkan narasi-narasi inspiratif, dan mengedepankan fakta harus lebih diperbanyak. Literasi digital perlu diajarkan secara masif, agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen pengetahuan yang bertanggung jawab. Platform media sosial juga harus didorong untuk membangun algoritma yang tidak hanya berorientasi pada klik dan tayangan, tetapi juga pada kualitas dan kredibilitas informasi.
Krisis literasi tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan teknis. Ia menuntut perubahan paradigma dalam memandang pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan itu sendiri. Kita perlu membangun kembali kesadaran kolektif bahwa membaca adalah bentuk perlawanan terhadap kebodohan, menulis adalah bentuk tanggung jawab terhadap sejarah, dan berpikir adalah bentuk keberanian untuk mengkritisi realitas. Dalam dunia yang dipenuhi oleh kebisingan, literasi adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kejernihan nalar dan integritas bangsa. Bila tidak, maka yang akan tersisa hanyalah generasi yang kehilangan arah, bangsa yang mudah goyah, dan masa depan yang suram karena kehilangan pijakan intelektualnya. Kita tidak hanya mengalami krisis literasi, tetapi juga krisis kesadaran akan pentingnya berpikir. Inilah bahaya terbesar yang sedang mengancam bangsa dan ironisnya, kita tidak menyadarinya.
