Jika institusi seperti ini dikelola secara sembarangan, maka dampaknya bukan hanya kerugian negara, tapi bisa berujung pada hilangnya nyawa akibat lemahnya pelayanan.
Ironisnya, alih-alih melakukan audit terbuka dan evaluasi menyeluruh, Pemprov Babel justru terkesan mengambil jalan pintas dengan mencopot eks Dirut, seolah-olah masalah selesai begitu saja. Padahal, tindakan tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ada tekanan politik? Apakah ada nama-nama besar yang sengaja dilindungi?
“Jangan sampai pencopotan ini hanya jadi alat cuci tangan politik. Kami mencium adanya upaya menutup-nutupi skandal yang bisa lebih besar dari yang terlihat. Karenanya, kami akan segera menyurati BPK RI dan lembaga pengawasan lainnya agar mengaudit menyeluruh keuangan RSUD selama lima tahun terakhir,” tegas Sarkawi.
“Kami akan gerakkan kekuatan mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama menolak pembusukan di sistem layanan publik. Jangan remehkan kekuatan rakyat. Jika negara diam, maka rakyat yang akan bersuara,” tambah Sarkawi.
Masyarakat semakin gerah dengan lambatnya penanganan persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik ini. Beberapa warga menyampaikan bahwa pelayanan di RSUD Ir. Soekarno tidak hanya kerap lamban, tetapi juga disinyalir penuh dengan “jalan belakang” yang membuat orang kaya lebih mudah dilayani, sementara masyarakat kecil harus antre dengan waktu yang tidak pasti.
“Kalau betul ada ventilator yang dicuri, berarti selama ini pasien yang butuh bisa saja tidak tertolong. Ini bukan soal barang hilang, tapi soal nyawa,” ujar Sarkawi
Situasi ini menandakan satu hal, kepercayaan publik sedang runtuh, dan bila pemerintah tidak bergerak cepat, maka krisis kepercayaan ini bisa menjalar ke sektor-sektor lain. Di tengah ketidakpastian politik nasional dan tekanan ekonomi, masyarakat butuh institusi yang bersih, bukan sekadar berganti pejabat tapi tetap dengan sistem yang busuk.
DPD IMM Babel telah menyalakan api perlawanan dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Kini bola panas ada di tangan pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum. Apakah mereka akan menjawab tuntutan dengan keadilan, atau memilih jalan aman dengan membungkam suara rakyat? Sejarah akan mencatat siapa yang berpihak pada kebenaran dan siapa yang menutup mata demi kenyamanan politik. Satu hal yang pasti: jika negara diam, rakyat tak akan tinggal tenang.
