“Kita ingin adil. Yang profesional dan rajin harus mendapatkan penghargaan. Tidak boleh semua disamaratakan,” tegasnya.
Ia meminta Sekretaris Daerah untuk aktif mengawasi implementasi kebijakan ini di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memastikan pembayaran TPP berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Riza mengajak masyarakat dan media untuk ikut serta memantau kinerja ASN di lapangan. Bukti pelanggaran disiplin akan dijadikan dasar evaluasi oleh BKD, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan rasa kemanusiaan.
Dengan kebijakan efisiensi dan sistem berbasis kinerja ini, Bupati Riza optimistis pelayanan publik di Bangka Selatan akan semakin profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
