viralis.id, PANGKAL PINANG – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Bangka Belitung menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap memburuknya relasi kepemimpinan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berlangsung cukup lama dan berdampak luas terhadap efektivitas jalannya pemerintahan daerah.
Konflik yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal melalui komunikasi dan koordinasi antar unsur pimpinan, kini justru menjadi konsumsi publik yang mempermalukan martabat kepemimpinan di mata rakyat.
Berbagai program pelayanan masyarakat yang bersifat strategis dan menyentuh langsung kebutuhan warga kini terhambat, bahkan terbengkalai. Padahal, masyarakat Bangka Belitung hari ini sedang membutuhkan kepastian arah kebijakan yang berpihak pada pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor pelayanan dasar lainnya.
Sekretaris Umum DPD IMM Bangka Belitung, Handika Yuda Saputra, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa krisis yang terjadi bukan hanya konflik pribadi antarpemimpin, tetapi sudah menjadi indikasi kuat kegagalan moral dalam praktik tata kelola pemerintahan.
“Ketika pemimpin tak mampu berdamai dengan ego dan menjadikan kepemimpinan sebagai panggung pertarungan kekuasaan, maka mereka bukan lagi pelayan publik. Mereka adalah perpanjangan dari kepentingan politik sempit,” tegas Handika dalam keterangannya. Senin 14 Juli 2025,
DPD IMM menilai bahwa krisis ini mencerminkan runtuhnya integritas dan etika dalam kepemimpinan publik. Kepemimpinan seharusnya menginspirasi, menyatukan, dan memberikan teladan dalam menyelesaikan perbedaan. Bukan justru memamerkan perpecahan di ruang publik dan menjadikan birokrasi sebagai korban tarik-menarik loyalitas.
Dalam catatan DPD IMM, ketegangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur telah memunculkan tekanan psikologis dalam tubuh birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai jenjang merasa kehilangan arah karena sering kali menjadi objek dari konflik elit. Tidak sedikit pejabat daerah yang diberhentikan atau dimutasi secara sepihak karena dianggap tidak berpihak.
Hal ini tentu menciptakan suasana kerja yang tidak sehat, melemahkan profesionalisme, serta berisiko memperluas praktik maladministrasi dan korupsi. DPD IMM juga menyayangkan sikap pasif sebagian besar anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang tidak menunjukkan upaya serius dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ketika situasi kepemimpinan daerah memprihatinkan, seharusnya DPRD tampil sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan malah menjadi penonton yang diam atau bahkan ikut memperkeruh suasana dengan keberpihakan politik. Hal yang sama juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
DPD IMM menilai Kemendagri terlalu lambat dan terlihat menghindari tanggung jawab dalam menyikapi dinamika pemerintahan di Bangka Belitung. Ketika konflik sudah mengganggu pelayanan dasar dan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka negara tidak boleh diam.
“Kami meminta Mendagri untuk segera turun tangan. Jangan tunggu kekacauan ini menjalar ke masyarakat. Pemerintah Pusat tidak bisa bersikap netral dalam situasi abnormal,” tambah Handika.
