Pihak Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, yang dihubungi melalui pesan singkat, memberikan tanggapan terkait proyek tersebut.
Sekda menjelaskan bahwa biasanya untuk proyek swakelola, pembayaran dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan yang terpasang, meski dalam hal ini, tanpa adanya batu cor, pembayaran tetap dilakukan pada tahap plesteran.
Namun, ia juga mengakui, proyek tersebut seharusnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam RAB.
Ketika ditanya tentang kualitas pekerjaan, Sekda menyebutkan bahwa untuk adukan plesteran, proporsi bahan seperti semen dan pasir harus sesuai dengan spesifikasi, dan ia meminta agar hal ini segera diperiksa oleh pengawas dari Dinas PUPR.
Mirisnya, jika dugaan ketidaksesuaian ini terbukti, hal tersebut mencerminkan kelalaian dalam pengawasan proyek yang menggunakan dana publik, yang seharusnya memenuhi standar kualitas yang tinggi.
Warga setempat berharap agar instansi terkait segera melakukan tindakan tegas dan memastikan kualitas pekerjaan agar tidak merugikan masyarakat yang akan menggunakannya.
Proyek yang dibiayai oleh pemerintah daerah ini sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur di lingkungan tersebut, namun apabila kualitas pekerjaan terbukti buruk, maka potensi kerugian bagi masyarakat akan semakin besar. (T.JB)
