Tak hanya itu, BPK juga menyoroti aset kendaraan bermotor yang carut-marut. Ditemukan 51 kendaraan roda empat atau lebih tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta 90 unit lainnya tanpa STNK. Lebih mengherankan lagi, dokumen-dokumen penting itu tidak ditemukan di brankas saat pemeriksaan berlangsung. Beberapa pengurus barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan mengaku tidak tahu-menahu soal keberadaannya.
Kondisi kendaraan juga memprihatinkan. Sebanyak 67 unit kendaraan roda empat yang rusak tersebar di 15 OPD, namun data kondisi tersebut tak pernah diperbarui dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Akibatnya, data yang tercatat tak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi temuan tersebut, BPK mendesak Bupati Bangka Selatan agar memerintahkan seluruh Kepala OPD dan pengurus barang untuk melakukan inventarisasi menyeluruh, memperbarui data, serta mengamankan seluruh aset milik daerah.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) pun diminta untuk lebih aktif dalam memperbaiki sistem pendataan aset dan memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bakuda Bangka Selatan, Agus Pratomo, terkait berbagai temuan dan rekomendasi BPK tersebut.
