viralis.id, BANGKA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mencatat lonjakan signifikan dalam nilai aset tetap sepanjang tahun anggaran 2022, yakni sebesar Rp95,6 miliar. Namun di balik angka fantastis tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan sederet persoalan serius dalam pengelolaan aset milik daerah.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, terungkap bahwa total aset tetap Pemkab Bangka Selatan per 31 Desember 2022 mencapai Rp1,67 triliun, naik 6,07 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,57 triliun.
Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang melonjak Rp139,9 miliar. Disusul oleh peningkatan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp50,5 miliar, serta Peralatan dan Mesin sebesar Rp41 miliar. Namun tak semuanya membaik: aset Konstruksi Dalam Pengerjaan justru turun Rp22,6 miliar, dan akumulasi penyusutan naik drastis sebesar Rp114,7 miliar.
Sayangnya, di balik peningkatan aset itu, BPK mengungkap fakta mencengangkan: pencatatan dan pengelolaan aset di Pemkab Bangka Selatan dinilai tidak tertib dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu temuan paling serius adalah tanah hibah seluas 1.550 meter persegi yang seharusnya menjadi aset daerah sejak 2005, ternyata kini dikuasai pihak ketiga dan sudah berdiri bangunan permanen di atasnya.
