Ia juga menegaskan akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam memperketat pengawasan, bahkan menyarankan pencabutan izin terhadap pesantren yang terbukti lalai.
Lebih lanjut, Rina mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual berasal dari lingkungan internal pondok pesantren itu sendiri. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan melekat dari pihak terkait.
Selain menyoroti pesantren, Rina juga mengkritisi situasi hukum dan ketertiban di Bangka Selatan. Ia menyebut penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
“Buat apa penghargaan kalau kenyataannya seperti ini? Jangan-jangan penghargaan itu dibeli. Mohon maaf, tapi masyarakat berhak tahu.” ujar Rina usai Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Teladan pada saptu, 24 Mei 2025.
Ia bahkan menyebut maraknya peredaran narkoba dan mafia tanah di Bangka Selatan yang menurutnya “seperti jualan permen” dan tak tersentuh hukum, “Ada apa dengan Bangka Selatan? Hukum seolah tak berlaku di sini.”
Rina berharap pernyataannya menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya kementerian terkait dan pemerintah daerah, demi keselamatan dan masa depan generasi muda.
