Kepala Staf Presiden Bantah Pemerintah Cuma Fokus Pulihkan Ekonomi

Sobat Viralis, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah pemerintah hanya focus pulihkan Ekonomi

Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

VIRALIS.ID – Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah bahwa pemerintah pusat hanya fokus pada pemulihan ekonomi dan mengesampingkan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Asumsi ini memang diperkuat setelah pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang keanggotaannya sebagian besar diisi oleh para menteri di bidang ekonomi.

Moeldoko menjelaskan bahwa dalam komite tersebut, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga dibentuk. Gugus Tugas tersebut memang merupakan entitas baru sebagai transformasi dari Covid-19 Handling Acceleration Task Force yang telah bekerja selama beberapa bulan. Ketua gugus tugas sama dengan gugus tugas, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB.

“Tidak benar kalau pemerintah fokus pada sektor ekonomi saja. Sektor kesehatan adalah prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi dan sosial, dan keuangan,” jelas Moeldoko di kantornya, Kamis (23/7).

Pemerintah, kata Moeldoko, telah menyiapkan alokasi anggaran negara untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Baik kesehatan dan ekonomi menerima perhatian seimbang. Kesehatan terkait dengan penanganan pasien Covid-19 dan pencegahan penularan. Sementara ekonomi terkait dengan distribusi bantuan sosial dan pelepasan berbagai insentif dan rangsangan untuk dunia bisnis.

“Semuanya dipersiapkan dengan baik dan tidak perlu dibahas,” ini adalah pemerintah bersandar pada ekonomi untuk mengabaikan kesehatan, “tidak. Dalam struktur yang jelas, fungsi dan peran Pak Doni sebagai mantan ketua satuan tugas tetap melekat pada organisasi baru, “kata Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko juga menambahkan bahwa TNI-Polri dapat terlibat dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun tidak termasuk dalam struktur komite baru, Moeldoko memastikan bahwa TNI-Polri dilindungi oleh hukum untuk mendukung program-program pemerintah kemudian, termasuk dalam menangani Covid-19.

“Tugas fungsi melekat pada berbagai peran negara untuk situasi. Meskipun mereka tidak termasuk dalam struktur tugas, secara nominal mereka sudah memiliki hukum standar untuk melaksanakan tugas mereka. Jadi tidak ada masalah, ” dia berkata.

Redaksi: Republika